Category Archives: Produk dan Layanan

Pemetaan

Tugas :  Melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum.

Fungsi :

  1. Penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial;
  2. Pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data insfrastruktur pekerjaan umum;
  3. Perekaman data spasial ke dalam bentuk digital;
  4. Pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis;
  5. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akutansi barang milik negara;
  6. Pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

Selengkapnnya mengenai Peta Infrastruktur, Peta Bencana dan Peta Skala dapat dilihat disini.

Standar Nasional

DEFINISI DAN DASAR HUKUM

A. Definisi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak.(PP 102).

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (No. 102 tahun 2000).

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasiona(PP 102).

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait (PP 102).

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP No. 25 tahun 2000).

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP No. 25 tahun 2000)

Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat (PP No. 25 tahun 2000).

B. DASAR HUKUM

  1. Keputusan Presiden RI No.12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
  2. Keputusan Presiden RI No.13 tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
  3. Keputusan BSN No. 1637/BSN-I/HK.74/10/99 tentang Penetapan Panitia Teknik Perumusan SNI;
  4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:372/KPTS/M/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Pembentukan Panitia Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan;
  5. UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
  6. UU Nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO, Lampiran tentang TBT;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
  8. Kepres Nomor : 166/ 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;
  9. SK Kepala BSN Nomor : 3401/BSN/-71/ 11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).

Selengkapnya daftar SNI dapat dilihat disini.

RENSTRA 2010 – 2014

Rencana Strategis 2010 – 2014 Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2010

Layanan Informasi Publik

Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.